pelitapapua.com

Merayakan Perdamaian

Berita Utama

Rencana Lobi Kementan dan Ekspor Beras ke PNG.

Panen Padi - Para petani Merauke sedang memanen padi menggunakan mesin pemotong padi sebagaimana tampak dalam gambar.

MERAUKE, PELITA PAPUA.COM – Mengantisipasi surplus beras dan tidak terulang masalah beras menumpuk seperti  musim tanam rendengan 2018-2019 serta musim tanam gadu 2019. Terjadi hal yang sama pada musim tanam rendengan 2019-2020 dan musim tanam gadu 2020 di Merauke.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (PTPHP) Kabupaten Merauke berencana melobi Kementrian Pertanian (Kementan) meminta mensubsidi biaya angkutan memasarkan beras di kabupaten tetangga dan ke Propinsi Papua.

Dan Dinas PTPHP rencana berkoordinasi dengan Kementan mewujudkan rencana memasarkan beras ke negara tetangga PNG dan melibatkan BUMD Merauke.

“Rencana meleset! Produksi rendah bermasalah, produksi meningkat pun bermasalah. Kami sudah antisipasi lebih awal.  Tetapi semua rencana pupus akibat wabah Covid 19 ini,” kata Kadis PTPHP Kabupaten Merauke, Ir. Y. Ratna Laoce, S.Sos didampingi Kasie Produksi Tanaman Pangan, Agustinus Yoga Priyanto, di ruangan kerjanya, Senin (4/5/2020).

Menurutnya segala agenda rencana sudah tersusun rapih termasuk koordinasi dengan Bupati Kabupaten Merauke dan Kementan. Supaya kejadian surplus beras tahun 2019 dan kesulitan memasarkan beras tidak  terulang pada tahun ini.

Dia mengaku penumpukan beras musim tanam rendengan 2018-2019 dan musim tanam gadu 2019 bisa saja terjadi. Indikatornya, kata Ratna luas tanam 2018/2019, 58.623 ha dan hasil produksi beras 58.874, 25 ton. Dari jumlah itu, untuk konsumsi warga Merauke 25.731, 29 ton. Bulog hanya bisa menampung 30.000 ton. Surplusnya sekitar 3.143 ton.

Dikatakannya luasan tanam musim rendengan dan gadu 2019-2020 meningkat dari 58.623 ha menjadi 61.498 hektar. Jadi, peningkatan luas tanam  sekitar 1.738 hektar.

“Kami surplus beras dengan luasan tanam 58.623 hektar sekitar 3.143 ton. Ketika ditambah luasan tanam tahun ini 1.738 hektar sudah jelas surplusnya lebih meningkat lagi,” katanya.

Solusi yang sedang dirancang ketika dikoordinasi dengan bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si kata Ratna ada tiga jalan keluar yang disepakati. Pertama, Pemda Merauke sedang mendorong BUMD Merauke segera mencari peluang pasar di Propinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami sudah koordinasi dengan Direktur BUMD Merauke. BUMD sudah mendapat peluang pasar di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Mimika. Mereka malah sudah mengurus administrasinya. Hanya kembali lagi begitu Covid 19 tiba semua rencana pupus,” ujarnya.

Kedua, Dinas PTPHP bersama BUMD Merauke berencana bersama-sama melobi Kementan untuk meminta subsidi biaya angkut beras dengan kebijakan Tol Laut untuk memasarkan beras Merauke, ke Propinsi Papua dan Papua Barat,

 Ketiga,  melobi Kementan mempermudah proses perizinan memasarkan beras Merauke bisa ekspor ke negara tetanga, PNG. “Rencana ekspor ke PNG ini memang tidak mudah, karena menyangkut bisnis antar negara.

Tetapi, kami berharap ketika pemerintah pusat ikut memecahkan persoalan ini dan bertepatan dengan PNG membutuhkan ekspor beras dari Merauke dalam jumlah tidak terbatas salah satu solusi tepat memecahkan surplus beras di Merauke,” akunya. (Del)  

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *