pelitapapua.com

Merayakan Perdamaian

Berita Utama Pendidikan

Penerimaan Siswa Baru Wajib Hukumnya Deterima.

MERAUKE, PELITA PAPUA.COM – Dalam rapat antara Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dengan para Kepala Sekolah SMP, MTS, SD, TK, Paud dan Pengawas Sekolah dalam pusat Kota Merauke sepakat tidak ada sekolah yang menolak siswa siswi dalam tahun ajaran baru 2020 ini.

“Saya minta penerimaan siswa baru, baik SMP, MTS, SD, TK, Paud  dan pengawas sekolah wajib hukumnya menerima siswa siswi baru,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Tea Soni Betaubun di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Rabu (1/7/2020).

Menurutnya kriteria usia dan zonasi itu harus fleksibel penerimaan siswa baru. Artinya usia tujuh tahun keatas yang masuk SD wajib hukumnya diterima. Soal zonasi diutamakan anak-anak yang berada disekitar sekolah, baik itu SD, SMP, MTS dan Paud. Kesepakatan ini semua harus satu bahasa.

“Kita semua harus sepakat untuk menentukan arah yang benar.   Saya harapkan bapa ibu kepala sekolah satu bahasa dengan dinas. Jangan dinas bahasa lain, kepala sekolah bahasa yang lain. Itu tak boleh terjadi. Kita lupakan masa lalu. Karena, kita sekarang lain koki lain masakan,” tegasnya.

Tak Boleh Ada Pungutan Liar…,

Dalam rapat tersebut semua sepakat tidak  ada  pungutan liar. Apabila  ada kejadian serupa  segera dilaporkan kepada dinas pendidikan. Karena, biaya penyelenggaraan pendidikan termasuk biaya penerimaan siswa siswi sudah tersedia, baik dana Bos, BOP dan uang komite sekolah.   

“Ingat! Saat ini kita sedang berada pada era transparansi. Semua mata tertuju kepada kita. Maka dalam rapat ini saya mengundang wartawan juga untuk hadir. Karena, kita harus sepakat tinggalkan cara-cara lama,” pintanya.

Dikatakannya, apabila ada lagi pungutan diluar itu lantas pertanggungjawaban dana BOS, BOP dan uang komite sekolah seperti apa.

“Inilah yang membuat inspektorat memburu pemanfaatan dana-dana tersebut. Jadi, kita harus bisa mempertanggung jawabkan secara benar dan sesui bukti kuitansi,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Merauke, Tea Soni Betaubun sedang memegang kertas dalam rapat dengan para kepala sekolah[1]

Daya Tampung Sekolah…,

Dari pantauan media ini dalam rapat itu dibahas secara terinci masalah daya tampung siswa siswi, baik SD, SMP dan MTS, khususnya dalam kota Merauke. Data kelulusan SD 2020 ini tercatat 1.856 orang. Daya tampung SMP sekitar 2.624. Dari asumsi ini seharusnya tidak ada masalah atau terakomodir semua.

“Saya berharap asumsi ini tidak meleset jauh. Kecuali ada perpindahan warga dari luar distrik Merauke, tapi kemungkinannya sangat kecil,” kata Korwas Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Baharudin Lahati.

Pada saat yang sama, dia menyebutkan daya tampung SD dalam tahun ajaran baru sesuai data sekitar 1.900 orang. “Jadi kalau saya dengar dari laporan kepala sekolah SD tadi untuk penerimaan siswa baru semua bisa tertampung. Hanya yang perlu disikapi dan diperhatikan secara seksama oleh kepala-kepala sekolah SD soal zonasi,” katanya.

Dalam sesi Tanya jawab, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke yang juga sebagai Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru (PPSB), Robeca Iwong mengingatkan kepada semua kepala sekolah harus mampu menerapkan manajemen transparasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Saya harapkan komitmen kita semua harus bisa menjunjung tinggi transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan. Saya minta tak bolah ada nepotisme dalam penerimaan siswa baru supaya orang tua murid semua tahu,” katanya.

Bagai gayung disambut Kepala Dinas, Soni Betaubun menegaskan, dalam menyelesaikan permasalahan disekolah-sekolah  harus gunakan moto pegadaian “atasi permasalahan tanpa masalah”.

“Saya harapkan kita bisa selesaikan masalah tanpa masalah. Sebagaimana yang disampaikan soal masalah inspektorat mengejar-ngejar laporan pertanggungjawaban biaya penyelenggaraan pendidikan. Inspektorat itu hanya membutuhkan penggunaan dana tepat sasaran, itu saja. Selama bisa dibuktikan dengan data yang akurat tak ada masalah,” katanya.

Hal itu, dia menanggapi permintaan salah satu kepala sekolah yang meminta Kepala Dinas pendidikan berkoordinasi dengan inspektorat soal pemanfaatan dana, BOP dan Bos.

“Saya kira begitu ya. Selama kita bisa membuktikan pemanfaatan dana dengan bukti jelas ngapain kita takut,” ujarnya. (Del/Nuel)

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *