pelitapapua.com

Merayakan Perdamaian

Berita Utama Sosial Politik

Ditolak Tegas Calon Bupati Bukan OAP.

Solidaritas masyarakat Merauke menggelar demo menolak dengan tegas calon bukan OAP di depan Kantor KPU Merauke dan DPRD Merauke sebagaimana tampak dalam gambar.

MERAUKE, PELITA PAPUA.COM – Solidaritas masyarakat Merauke menggelar demo di KPU Merauke dan DPRD Merauke. Mereka berteriak-teriak menolak dengan tegas calon bupati Merauke dalam Pilkada serentak 2020 ini di Merauke yang bukan Orang Asli Papua (OAP).

“Api perjuangan menolak calon bupati bukan OAP sudah mulai. Yang menyalakan api perjuangan itu bukan kami tapi orang yang merampas hak kesulungan OAP. Apa bila, aspirasi penolakan ini tidak ditanggapi. Kalian yang menyalakan api di tanah kami, bukan kami, ingat itu,” teriak Koordinator Lapangan Demo, Sergino dari atas mobil truk di depan Kantor KPU Merauke, Selasa (18/8/2020).

Kelompok demo yang mengaku gabungan dari Mahasiswa/I Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat dan warga masyarakat itu menyerukan kepada anggota komisioner KPU Merauke tidak boleh menerima berkas pencalonan bupati dan wakil bupati berdarah non OAP.

“Kalian tidak boleh merampas hak politik kesulungan warga asli Marind. Kami tidak menuntut hak politik itu di daerah lain. Kami menuntut hak politik kesulungan itu di atas tanah kami sendiri. Ingat itu!” teriak salah satu orator anak asli Marind asal Kimaam, Kasimirus.

Menurut Kasimirus Merauke ini sudah menjadi Indonesia mini. Sejarah Papua bergabung dengan NKRI, apa yang disebut PEPERA berada di Merauke dan Kapsul waktu juga posisinya di Merauke. Apa bila, tiga point ini pecah. Dia mengingatkan bukan orang marind yang membuatnya pecah melainkan orang-orang yang merampas hak kesulungan OAP di tanah Marind.

“Ingat itu baik-baik. Bukan kami yang membuat Indonesia mini, PEPERA dan Kapsul waktu pecah. Tetapi, kalian yang merampas hak kesulungan OAP di tanah Marind yang membuat pecah,” teriak Kasimirus.

Kelompok demo itu juga meminta anggota Komisioner KPU Merauke segera menyurat Presiden RI, H. Ir. Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian untuk menjawab aspirasi solidaritas masyarakat Marind.

“Kami minta segera menyurati Presiden dan Mendagri soal ini. Jangan kamu gunakan regulasi untuk membungkam aspirasi OAP dari tanah Marind. Karena, hukum itu biasanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Itu kami sudah tahu,” tegas Kasimirus.

Usung – Mengusung Bukan Ranah KPU…,

Anggota komisioner KPU Merauke yang membidangi Divisi Hukum, Rosina Kebubun menegaskan, aspirasi yang disampaikan sangat dihargai. Namun, warga yang berdemo perlu pahami. Soal usung mengusungan pasangan calon bupati itu bukan ranahnya KPU melainkan ranahnya partai politik.

KPU sebagai penyelenggara hanya melaksanakan berbagai tahapan Pilkada, menerima berkas administrasi calon dan memferivikasi administrasi pasangan calon bupati.

“Tugas kami hanya memastikan tahapan pilkada dan ferivikasi administrasi pasangan calon sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka, soal usung mengusung pasangan calon itu ranahnya partai politik,” teriaknya

Setelah, aksi solidaritas masyarakat Merauke itu digelar di depan KPU Merauke. Mereka bertolak hendak berdemo di Kantor Bupati Merauke. Namun, setiba di pintu utama Kantor Bupati Merauke, mereka mendapat informasi dari pihak keamanan kalau para pejabat teras di Pemda Merauke tidak berada di tempat. Mereka bertolak menuju ke kantor DPRD Merauke.

Desak Ketua DPRD Merauke Surati Presiden dan Mendagri..,

Dihadapan Ketua DPRD Merauke, Ir. Benjamin Latumahina yang didampingi Sekwan, Agustinus Joko Guritno dan Kapolres Merauke, AKBP Agustinus Ary Purwanto, SIK Korlap, Sergino bersama  Fidel dan Kasimirus bergiliran berorasi mendesak Ketua DPRD Merauke menyurati Presiden RI, H. Ir. Joko Widodo, Mendagri, Tito Karnavian dan Pimpinan Parpol di Jakarta membatalkan calon bupati yang bukan OAP.

“Kami memberikan deadline waktu kepada Ketua DPRD Merauke sampai tiga hari mendatang, yaitu Jum’at. Hari Jum’at harus sudah ada jawaban dari Presiden, Mendagri dan pimpinan Parpol, terutama anak Presiden Soekarno, Megawati Soekarno Putri, Pimpinan Partai Nasdem membatalkan rekomendasi kepada calon yang bukan OAP,” teriak para orator demo.

Selain mereka mendesak ketua DPRD Merauke. Mereka juga meminta Ketua DPRD Merauke mengizinkan mereka bertahan di DPRD Merauke selama tiga hari. “Kami minta izinkan kami pasang tenda bermalam selama tiga hari di tempat ini,” pinta Korlap.

Menanggapi desakan Korlap dan orator demo, Ketua DPRD Merauke menyambut dan menerima mereka dengan senang hati. “Saya sangat menghargai apa yang menjadi tuntutan saudara saudari semua. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada para pimpinan Parpol untuk mendengar isi hati warga asli Merauke dengan nurani. Itu saya sudah sampaikan berkali-kali di gedung ini,” katanya.

Dia meminta kepada Korlap demo dan peserta demo ikut membantu dirinya bersama-sama berdiskusi memformulasikan bentuk surat yang disampaikan kepada Presiden, Mendagri dan para pimpinan Parpol di Pusat.

“Saya meminta tolong saya dibantu. Tadi, saya sudah berjanji besok kita duduk bersama di gedung ini untuk berdiskusi mencari solusi yang baik soal aspirasi dari saudara saudari. Sekarang, saya minta tolong saya dibantu untuk bersama-sama besok membuat surat itu kepada Presiden, Mendagri dan para pimpinan Parpol di Jakarta, setuju!” pintanya disambut warga setuju.

Menyangkut permintaan bermalam di DPRD Merauke, dia mengakui boleh-boleh saja. Namun, dia berharap warga dan Korlap demo mempertimbangkan masalah dampaknya, terutama dengan antisipasi penyebaran Covid 19.  “Saya sarankan kalau boleh pertimbangkan masalah Covid 19,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Korlap demo terlebih dahulu meminta persetujuan para peserta demo. Kesepakatannya, peserta demo tetap pada keputusan bermalam selama tiga hari di DPRD Merauke.

“Bapak Ketua DPRD peserta demo tetap meminta bermalam di tempat ini dengan kesepakatan masing-masing kelompok masyarakat asli Marind hanya utusan saja tiga sampai lima orang yang mewakili warga asli Marind bermalam di sini. Tolong siapkan kami tenda untuk bermalam,” katanya.

Benjamin Latumahina menyetujui permintaan peserta demo memasang tenda dan bermalam di DPRD Merauke. “Silahkan saja. Nanti, biaya transportasi yang dipakai hubungi Sekwan. Dan saya menelpon tenda dulu ya. Tapi, kita sepakat hanya perwakilan tiga orang saja yang bermalam di sini,” katanya disahut peserta demo: “Setuju.”

Dari pantauan media ini, peserta demo tampak sekitar pukul 16.30 WIT sedang sibuk memasang tenda untuk bermalam di DPRD Merauke. (Del)

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *