pelitapapua.com

Merayakan Perdamaian

Berita Utama Pendidikan

Ditolak Gelar UN Bagi Anak Tak Tahu Baca & Tulis.

Suasana rapat dengar pendapat antara DPRP merauke dengan jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan merauke sebagaimana tampak dalam gambar

MERAUKE, PELITA PAPUA.COM – Orang tua murid di dua SD YPPK Iramoro dan Yamuka mengancam dan menolak mentah-mentah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke menggelar ujian sekolah dan ujian nasional (UN) bagi anak-anak yang tidak tahu membaca dan menulis di SD YPPK Iramoro dan Yamuka. 

“Ini permintaan resmi orang tua murid kepada saya. Permintaan ini mereka sampaikan ketika saya mengadakan masa reses di SD YPPK Iramoro dan SD YPPK Yamuka. Mereka ancam kalau sampai Dinas pendidikan adakan UN di dua SD itu. Saya memastikan orang tua murid pasti usir petugas yang kesana. Kemarin mereka sempat bel mengimformasikan kepada saya. Kalau ada seorang guru yang sedang menuju kesana untuk menggelar ujian sekolah dan nasional. Menurut orang tua murid tidak mau kalau anak mereka yang tidak bisa membaca dan menulis diperbolehkan mengikuti UN. Saya sampaikan secara resmi dalam rapat ini kepada kepala dinas dan anggota dewan terhormat. Supaya, semua pihak tidak melakukan sesuatu yang bersebrangan dengan kemaun orang tua murid,” kata anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke bersama kepala sekolah SMA, SMK dan SMP, Pengurus YPPK, Yapis dan YPK  se Kabupaten Merauke, di DPRD Merauke, Rabu (18/3/2020).

Menurut Kaibu, kedua sekolah SD YPPK Iramoro dan Yamuka, proses belajar mengajarnya selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Guru-guru yang di tempatkan di dua sekolah tersebut, baik guru kontrak maupun guru berstatus PNS tidak berada di tempat tugas.

“Saya mendapat laporan dari orang tua murid ini.  Ketika, saya keliling di berapa kampung dan sekolah-sekolah di wilayah Kimaam. Saya sudah sampai disana saat masa reses kemarin. Bahkan, tadi malam orang tua murid mendesak saya segera bertemu kepala dinas supaya tidak perlu kesana menggelar ujian sekolah dan ujian nasional. Namun, saya perlu kritisi masalah ini sebenarnya tidak perlu saling melempar masalah. Kuncinya kita mempunyai hati tidak menngurus pendidikan di pedalaman Merauke. Ini harus direnung baik-baik. Bahkan jangan menyalahkan guru-guru juga yang tidak berada di tempat tugas. Karena, biaya menuju kesana membutuhkan biaya perjalanan sekitar 30 juta rupiah. Pertanyaannya guru siapa yang mempunyai duit sebesar itu bisa tiba di tempat tugas.,” katanya.

Masalah Pendidikan di Merauke Bagai Urai Benang Kusut

Ketua DPRD Merauke, Ir. Benjamin Latumahina yang didampingi  Wakil Ketua I, Hj. Almoratus Solikah dan Wakil Ketua II, Dominikus Ulukyanan saat jedah rapat dengar pendapat itu kepada wartawan menyampaikan, persoalan pendidkan di Merauke ini bagai menngurai benang kusut.

“Kami sedang mengurai benang kusut itu bersama instansi teknis, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya saat ini. Kepala dinas akui kalau persoalan ini bagai mengurai benang kusut dan tidak semudah membalikan telapak tangan menngurainya. Karena saling terkait satu sama lain. Jangankan sekolah yang jauh-jau, sekolah yang berada di depan mata kita saja bermasalah, seperti di SD Kampung NGGOlar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kira-kira persoalannya seperti itu,” katanya.

Dia mengaku setelah mendengar fakta sebenarnya di lapangan, masalah terlalu banyak. Namun, anggota dewan ingin mendapat sebanyak-banyaknya persoalan tersebut dan memecahkan satu persatu dengan pemerintah daerah.

“Kami sudah mendapat masukan begitu banyak seputar masalah pendidikan. Terutama menyangkut penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional untuk SMP, SMA dan SMK membutuhkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi Papua. Karena, penanganan SMP, SMK dan SMA sudah ditangan Propinsi. Meski demikian, anggota DPRD dan pihak eksekutif di Merauke tidak bisa menunggu sesuatu yang masih membutuhkan koordinasi. Sementara ujian sekolah dan ujian nasional sedang berjalan. Kami berkomitmen masalah ini harus bisa dipecahkan bersama pemerintah daerah supaya pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berjalan lancer. Jadi, nanti kami bahas dan menyepakati untuk menalang anggaran biaya penyelenggaraan ujian sekolah dan nasional,” akunya.

Dari data yang dihimpun media ini, turut hadir dalam rapat dengar pendapat itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Drs. Sony Betaubun dan jajarannya, unsur pimpinan dewan, Ketua, wakil Ketua I dan II, dan belasan anggota DPRD Merauke dari 30 anggota DPRD Merauake. (Del)        

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *