pelitapapua.com

Merayakan Perdamaian

Berita Utama Pendidikan

Pemda Merauke Segera Investigasi Masalah Pendidikan.

Keterangan Pers - Ketua DPRD Merauke, Ir. Benjamin Latumahina sedang memberikan keterangan pers kepada awak media sebagaimana tampak dalam gambar.

MERAUKE, PELITA PAPUA.COM – Ketua DPRD Merauke, Ir. Benjamin Latumahina menyampaikan, hasil rapat dengar pendapat dengan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dengan anggota DPRD Merauke. Kata kuncinya, Pemerintah Daerah (Pemda) Merauke dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke dengan semua stakeholder terkait segara menginvestigasi masalah pendidikan di Kabupaten Merauke.

“Masalah pendidikan di Merauke ini bagai benang kusut yang segera diurai satu persatu. Masalah guru yang tidak berada ditempat tugas, SK guru kontrak dan honor yang tidak jelas, masalah kesejahteraan guru, sarana prasarana sekolah dan rumah guru, mati surinya sekolah-sekolah SD seperti di wilayah Kimam. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Badan Kepegawaian soal pemerataan penempatan guru. Ini harus diurai satu persatu dengan cara investigasi secara menyeluruh. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan dalam rapat ini,” katanya kepada media cetak, Online dan Elektronik, di DPRD Merauke, Rabu (18/3/2020) lalu.

Terlepas dari persoalan pelik di atas, Latumahina menyebutkan, masalah mendesak yang segera dijawab juga  soal biaya operasional ujian sekolah dan ujian nasional untuk SMA dan SMK. Masalah ini harus segera ditangani, karena ini menyangkut masalah masa depan anak-anak kita di Merauke. Pemerintah Daerah harus segera mengatasi masalah tersebut.

“Kita tidak bisa menunggu dari Propinsi, walau penanganan SMA dan SMK itu menjadi tanggungjawab Propinsi. Persoalan ada di depan mata kita. Mau tidak mau Pemda  harus segera membiayai, karena ini masalah tanggung jawab terhdap anak-anak kita kedepan” ujarnya.

Dari data yang dihimpun media ini, salah satu Ketua MKKS SMA se Kabupaten Merauke dengan lantang mengatakan, menyangkut masalah biaya ujian nasional dan ujian sekolah sebagaimana biasanya selama ini. Para kepala sekolah sering kali meminjam uang pada rekan-rekan guru yang memiliki dana cukup untuk menalang biaya operasional ujian sekolah dan ujian nasional. Dengan perhitungan setelah dana operasional ujian sekolah dan ujian nasional cair ditutup kembali.

“Bapak anggota dewan yang terhormat kami sebagai Ketua MKKS tidak mau lagi melakukan pinjam meminjam uang untuk melancarkan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional,” katanya dengan nada lantang.

Dia juga menyinggung soal keterbatasan masalah pembiayaan ditalangi daerah akan dikaji secara cermat. Supaya, persoalan-persoalan ini bisa terjawab. Ia mencontohkan soal pembiayaan sarana fisik membutuhkan kajian secara teliti, terutama di daerah-daerah tertentu.

“Itu kurang lebih yang dibahas tadi. Terutama soal guru-guru honor dan guru kontrak yang mengisi sekolah-sekolah yang kekosongan guru pegawai negeri sipil. Soal besar kecil biaya honor dan tunjangan kemahalan. Apakah nanti segera di SK kan atau bentuknya seperti apa. Intinya Kepala Dinas segera menginventarisir masalah-masalah tersebut. Supaya masalah ini setiap tahun tidak terjebak pada masalah yang sama,” katanya.

Menjawab media, Latumahina menegaskan, Bupati melalui Kepala Dinas segera memberikan sanksi kepada guru-guru yang tidak pernah berada di tempat tugas melaksanakan proses belajar mengajar. “Kepala Dinas harus tegas dan memberikan sanksi pada guru-guru yang lalai menjalankan tugasnya. (Del)

 

 

 

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *