pelitapapua.com

Merayakan Perdamaian

Berita Utama Pendidikan

Duduk Satu Meja, Atasi Wajah Suram Pendidikan di Merauke.

Guru Kontrak dan Honor - 60 lebih Guru kontrak dan honor sedang menunggu satu persatu menerima surat jalan menuju tempat tugas sebagaimana tampak dalam gambar.

BUKAN saatnya saling mengadili dan melempar tanggung jawab memandang wajah suram pendidikan di Merauke. Apalagi, kesalahan itu dibebankan pada satu institusi, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke semata. Selama ini, pengurus yayasan, seperti Yayayasan Pendidikan dan persekolahan Katolik (YPPK) dan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan YPPGI  luput dari kritikan. Sementara, kelompok ini borok-boroknya terbungkus rapih dan ikut bersorak sorai bagai koor mengkritisi berbagai kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan.  

“Bagi saya aneh bin ajaib. Kelompok inilah yang ikut memiliki andil besar membuat wajah sekolah-sekolah yayasan suram. Kita harus jujur dan koreksi diri. Saya geli melihat adegan yang dipertontonkan dihadapan anggota dewan saat rapat dengar pendapat di DPRD Merauke. Saya tadi di dalam. Otak saya gatal sekali ingin menyampaikan pendapat disitu. Tapi ya, saya  tidak memiliki hak bicara disana,” kata pemerhati pendidikan yang mengaku Alumnus salah satu PT terkenal di Makasar, Piter P.C kepada media ini di DPRD Merauke, Rabu (18/3/2020) lalu.

Secara detail, Piter menyebutkan, sepengetahuannya sekolah-sekolah yayasan jarang sekali memberikan data yang valid kepada Dinas pendidikan. Apakah itu data jumlah murid, guru, maju mundurnya sekoalah, dan yang sangat misteri  itu soal pertanggungjawaban keuangan, dilaporkan atau tidak, walahualam.

“Saya bisa dikoreksi, jumlah sekolah YPPK itu  kurang lebih 62 sekolah dan YPK sekitar 42 sekolah dan belum YPPGI berapa. Kalau mau jujur 104 sekolah ini bukan sekolah negri yang merupakan tanggung jawab penuh dinas pendidikan. Ini sekolah-sekolah yang diurus yayasan. Tapi biaya operasional sekolah dan bantuan lainnya kewajiban pemerintah. Pertanyaan saya koordinasi mereka dengan dinas seperti apa. Itu yang saya bilang koreksi diri dan sebaiknya duduk satu meja atasi masalah sekolah. Jangan saling lempar tanggung jawab,” katanya.

Menelisik masalah tersebut, Ketua DPRD Merauke, Ir. Benjamin Latumahina meminta semua institusi yang bertanggung jawab masalah pendidikan di Merauke segera mengiventarisir dan diinvestigasi semua persoalan.  Setelah itu, dari data tersebut diurai satu persatu. “Saya kira itu yang akan kita simpulkan bersama dari rapat ini,” katanya sebagaimana dipublis media ini sebelumnya.

Bagai gayung disambut, media ini, Jumat (20/3) melintasi ruas jalan raya Seringgu, tepatnya depan kantor sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Disana, 60 orang lebih guru-guru honor dan kontrak berkerumunan menerima dan memegang selembar kertas bertuliskan surat jalan dari pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Media ini merekam visualisasi  langka itu sambil mewawancarai mereka. Satu diantara mereka mengaku SK kontrak dan honor akan menyusul. “Ini surat jalan saja, SK menyusul, supaya kita segera berada di tempat tugas mempersiapkan ujian sekolah,” katanya sambil meminta namanya dirahasiakan dan menolak diwawancari lebih jauh soal alasan mereka baru menuju ke tempat tugas hanya menjelang ujian sekolah dan ujian nasional.

Kepala Dinas Pendidikan - Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Drs. Sony Betaubun, M.Si,M.Pd. usai memberikan keterangan pers di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. Sony Betaubun, M.Si, M.Pd mengaku, sebagian besar guru-guru itu sudah berada di tempat tugas. “Itu hanya sebagian saja. SK mereka sudah diproses. Ya, ada kaitannya sedikit dengan rapat dengar pendapat di DPRD beberapa hari lalu. Walau saya agak kesal, semua masalah ditumpahkan kepada dinas pendidikan,” akunya kepada media ini di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Jum’at (20/3/2020) lalu.

Menjawab media ini, dia mengaku baru selesai duduk satu meja dengan pengurus YPPK, YPK dan YPPGI. “Kami baru selesai rapat dan bahas masalah yang sama, Yapis dan Yayasan Muslim kami tidak undang, karena rata-rata semua berjalan bagus.  Kami bersepakat untuk mengurai masalah tersebut satu persatu. Nanti dilanjutkan hari Selasa (24/3/2020),” akunya.

Dia menyebutkan, Dinas Pendidikan meminta pengurus YPPK, YPK dan YPPGI membawa semua data tentang persebaran guru, masalah sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar, termasuk masalah rumah guru. “Nanti hari Selasa kita bahas satu persatu. Masalah apa dan siapa menangani apa.  Kami akan duduk satu meja hari Selasa.  Saya meminta pengurus yayasan sekaligus membawa peta persebaran sekolah. Sekolah SD yang diurus YPPK itu 62 sekolah dan YPK 42 sekolah. Biaya operasionalnya semua ditanggung pemerintah. Seharusnya, yayasan tidak bisa menarik pungutan lagi. Banyak jenis bantuan yang digelontorkan pada sekolah-sekolah swasta ini,” ujarnya.

Dia mengingatkan media ini soal pernyataan salah satu Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan. “Bapak Domin bilang, hari itu stop saling lempar tanggung jawab dan mengadili salah satu institusi, karena hanya Tuhan yang tahu. Itu yang disampaikan bapa Domin. Itu artinya, masalah ini tidak bisa hanya ditimpakan pada Dinas Pendidikan. Saya tidak enak sampaikan seperti itu. Tapi saya sudah meminta semua data-data untuk membahas masalah pendidikan di Merauke ini satu persatu dengan pengurus yayasan. Saya minta media ini hadir dan wawancara pengurus yayasan nanti ya,” katanya mengingatkan sambil tertawa ngakak. (Fidelis S.J/Gilang H)

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *