pelitapapua.com

Merayakan Perdamaian

Hukum & Ham

Ditebus Kepalsuan 120 Juta, Perjuangan Belum “Berhenti”.

“PERUSAHAAN selalu tidak mampu menafsirkan makna dari sebuah langkah yang lelah. Dan jeritan hati warga masyarakat Buepe bagaimana memaknai sebuah perjuangan. Komitmen bisa benar-benar dimaknai perusahaan. Apabila, perusahaan ibarat penggemar kopi. Walau pahit tetapi masih sempat diseruput. Seperti kesepakatan hari ini masih menyimpang dari komitmen awal. Mereka menebus kepalsuan dari komitmen Rp.240.000.000 hanya dibayar  honor ketua-ketua adat dari 8 marga Rp.120.000.000. Apa yang mereka berikan hari ini sebuah tanda perjuangan belum “berhenti.”

Koordinator ketua-ketua adat sedang memberikan keterangan pers kepada media sebagaimana tampak dalam gambar [1]

Pernyataan ini  disampaikan, Koordinator 8 Marga dari warga Kampung Buepe, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Amos Ndiken kepada media ini, di Kantor Bupati Merauke, Kamis (27/3/2020).

Menurutnya tarik ulur pembayaran honor ketua-ketua adat oleh manajemen PT. Plasma Nafth Marind yang bergerak di bidang plasma di wilayah hukum adat warga Kampung Buepe ini sangat melelahkan. Diakuinya perjuangan menagih komitemen pembayaran honor ketua-ketua adat itu sebenarnya hanya sasaran antara. Tujuan utama, warga menuntut perusahaan membuat program CSR bagi  masyarakat harus jelas.

Dia mencontohkan, program jangka pendek, menengah dan panjang seperti apa. “Kami sebenarnya tuntut  itu, komitmen awal seperti itu, terlepas dari tuntutan  honor  ketua-ketua adat yang tidak terpenuhi selama 10 bulan lebih,” katanya.

Ada dua hal perjuangan selanjutnya, kata Amos Ndiken, pertama, Pemda Merauke diharapkan memfasilitasi warga Kampung  Buepe dengan perusahaan duduk satu meja perundingan. Perundingan membuat Memorandum of Understanding  (MoU) tentang program CSRnya perusahaan bagi warga Kampung Buepe yang mengikat kedua belah pihak.

“Kami minta hal ini. Supaya di kemudian hari bila terjadi perselisihan antara warga dan perusahaan gampang diselesaikan, tinggal mengacu pada MoU. Lalu, warga pemilik tanah adat tidak mudah dipermainkan dan dianggap menghabat aktivitas  perusahaan. Kewajiban perusahaan pula bagi masyarakat tinggal mengacu pada MoU itu,” ujarnya.

Langkah kedua, sisa pembayaran honor ketua adat 120 juta rupiah dari tuntutan sebelumnya bisa diringankan sesuai permintaan perusahaan. Namun, kesepakatan itu mesti dituangkan dalam MoU yang mengikat kedua belah pihak.

“Kami tidak pernah menuntut sesuatu kepada perusahaan diluar dari kesepakatan awal. Hanya perusahaan selalu berkelit dan berlindung dibalik aturan yang dibuat sepihak oleh perusahaan. Jadi perjuangan kami ini belum “berhenti”. Kami masih membutuhkan pemerintah memfasilitasi kami dengan perusahaan untuk membuat MoU yang mengikat perusahaan dengan warga masyarakat adat,” kata Amos sambil berkata: “Saya harap bupati panggil manajemen perusahaan lagi.”

Dari data yang dihimpun media ini, tarik ulur antara managemen PT. Plasma Nafth Marind dengan warga kampung Buepe ini sudah berjalan berbulan.  Ketua-ketua adat menagih janji perusahaan memberikan honor bagi ketua-ketua adat sejumlah 240 juta rupiah. Perusahaan mengakui belum saatnya honor tersebut dibayarkan, dengan alasan belum produksi, itu pertama. Kedua perusahaan berkelit sebagian dari tuntutan warga sudah dibayarkan berupa bantuan keuangan dan sumbangan lainnya.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, warga tidak puas dengan jawaban manajemen perusahaan dijawab dengan aksi pemalangan terhadap aktivitas perusahaan. Bahkan, mereka menyeret perusahaan hingga ke DPRD Merauke. Hasilnya, DPRD Merauke meminta Pemda Merauke dalam hal ini bupati menfasilitasi perselisihan antara kedua belah pihak.

Pada pertemuan kelima dengan Pemda, Perusahaan menyanggupi tuntutan warga hanya senilai 70 juta rupiah. Warga tetap bertahan pada angka 240 juta rupiah. Pertemuan itu pun buntu.

“Kami akan bawa kasus ini sampai ke MRP dan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) kalau sampai perusahaan tidak memenuhi permintaan kami. Dan besok kami akan memalang kembali aktivitas perusahaan,” kata Amos dalam berita sebelumnya.

Kamis (26/3/2020), Amos Ndiken bersama warga masyarakat mendatangi Asisten III Setda Merauke. Mereka  menyampaikan niat hendak melakukan aksi pemalangan di Kantor Perwakilan PT. Plasma Nafth Marind, Kamis (27/3/2020) ditengah merebaknya virus corona (Covid 19).

“Kemarin, mereka bertemu saya meminta restu memalang Kantor Perwakilan perusahaan di Merauke. Lalu, saya sampaikan kepada pihak perusahaan lebih baik bayar sesuai permintaan warga dari pada kantor diobrak-abrik warga. Dan perusahaan minta saya negosiasi dengan warga dan warga menerima dibayarkan 120 juta rupiah,” kata Asisten III Setda Merauke, J.Duwiri kepada media ini usai memfasilitasi pembayaran honor ketua-ketua adat oleh manajemen PT. Plasma Nafth Marind, di Kantor Bupati Merauke, Jum’at (27/3/2020).

Ruangan Kabag Hukum Jadi Saksi

Asisten III Setda Merauke, J. Duwiri sedang menyaksikan Direktur Umum PT. Plasma Nafth Marid, Nam Cha H berjabatan tangan[1]

Jum’at (27/3/2020) siang, di Ruangan Kabag Hukum Pemda Merauke sebagai saksi, Asisten III Setda Merauke, J. Duwiri mewakili Bupati Merauke menyaksikan manajemen PT. Plasma Nafth Marid sebagai Direktur Umum, Nam Cha Heo didampingi General Manager T, Cha Hyun Soo dan CSR PT. Plasma Nafth Marind, Nelwan Khosa menyerahkan uang sebasar 120 juta rupiah kepada delapan marga dari Kampung Buepe.

“Silahkan siapa perwakilan masyarakat yang menandatangani kuitansi penyerahan uang dari perusahaan,” kata Duwiri sambil meminta Direktur perusahaan  menyerahkan uangnya kepada perwakilan ketua adat.

Direktur Umum PT. Plasma Nafth Marind, Nam Cha Heo yang diwakili CSRnya, Nelwan Khosa mengharapkan, setelah pembayaran 120 juta rupiah yang dituntut ketua-ketua adat kepada perusahaan tidak ada masalah lagi. Warga tidak menghambat aktivitas perusahaan.

“Kami berharap semua masalah tidak ada lagi. Waega masyarakat tidak menghambat aktivitas perusahaan. Karena apa yang menjadi tuntutan ketua-ketua adat selama ini sudah diselesaikan perusahaan,” katanya singkat sambil melangkah dan menghindari pertanyaan lebih lanjut dari media ini.

Dituntut MoU Antara Masyarakat dan Perusahaan

Penandatanganan kwitansi penyerahan uang dari managemen PT. Plasma Nafth Marind kepada warga Kampung Buepe disaksikan Asisten III[1]

Asisten III Setda Merauke, J. Duwiri mengaku masyarakat menerima pembayaran honor yang dituntut ketua-ketua adat selama ini. Namun, kesepakatan itu masih harus dikemas dalam sebuah Memorandum of Anderstanding (MoU). Karena, duduk persoalannya, delapan marga ini masih meminta Pemerintah memfasilitasi pertemuan selanjutnya antara delapan marga dengan perusahaan membuat MoU soal kegiatan nyata CSR perusahaan.

“Warga tadi, untuk tahap pertama mereka sudah senang bisa dibayar, walau tidak seperti apa yang mereka harapkan. Tahap kedua mereka meminta perusahaan membuat program CSR yang terprogram jelas bagi warga pemilik hak ulayat disana. Itu yang mereka minta pemerintah daerah segera memfasilitasi pertemuan selanjutnya,” kata Duwiri.

Mengenai tuntutan itu, Duwiri menilai wajar. Kegiatan pemberdayaan terhadap warga sekitar perusahaan memang harus terencana jelas. Program-program itu benar harus dibuat dalam sebuah kesepakatan yang saling mengikat antara perusahaan dan warga masyarakat.

“Saya kira tuntutan warga tidak berlebihan. Mereka hanya menuntut sesuatu yang wajar dan semua berada dalam koridor undang-undang investasi. Jadi, kami sebagai fasilitator antara warga dan perusahaan memang harus berlaku adil dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak,” katanya. (Fidelis Sergius Jeminta/Gilang Haryanto)     

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *